Wakaf

WAKAFDT.OR.ID — Dalam penerimaan zakat ada golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Orang-orang yang membayarkan zakat fitrah dinamai dengan muzakki. Kemudian orang yang berhak menerima zakat fitrah disebut dengan istilah mustahik.

Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah:

Pertama, fakir, yaitu orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Kedua, miskin. Disebut dengan miskin orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.

Ketiga, amil. Orang-orang yang ditugaskan mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Keempat, mualaf. Yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan.

Kelima, riqab. Budak atau hamba sahaya yang ingin merdeka. Keenam, gharimin. Yaitu orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dan dalam rangka mempertahankan jiwa dan izzahnya.

Ketujuh, fisabilillah. Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Kedelapan, Ibnu Sabil. Orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

Begitu juga dengan wakaf, orang yang berwakaf disebut sebagai muwakif, sedangkan orang yang menerima manfaat dari wakaf disebut dengan mauquf ‘alaih.

Apa saja syarat penerima manfaat wakaf (mauquf alaih)?

1. Syarat pertama ialah penerima harus jelas orang-orang yang akan menerima manfaat baik dua orang atau lebih, atau istilah lainnya disebut juga dengan (mu’ayyan).

2. Persyaratan kedua ialah yang tergolong boleh untuk memiliki harta (ahlan lit-tamlik), maka orang muslim, merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf.

3. Penerima wakaf tentu berbeda dengan penerima zakat yang ditentukan secara spesifik 8 golongan.

Sedangkan penerima wakaf tidak ditentukan secara spesisik (ghaira mu’ayyan), hanya disebutkan secara secara global, artinya nilai manfaat wakaf bisa dirasakan secara meluas.

Seperti seseorang berwakaf untuk kesejahteraan umat Islam, orang fakir, miskin, tempat ibadah, dan lain sebagainya.

Wakaf hanya ditujukan untuk kepentingan Islam secara umum, maka syarat penerima wakaf itu haruslah orang yang dapat menjadikan wakaf itu untuk kemaslahatan yang mendekatkan diri kepada Allah. (Arga)

Redaktur: Wahid Ikhwan

---

WAKAFDT.OR.ID

WAKAFDT.OR.ID — Perkembangan teknologi saat ini, menuntut adanya transformasi atau perubahan dalam segala aspek mualamah kehidupan seorang muslim. Salah satunya proses pemberian dan penyerahan sedekah kepada pihak tertentu.

Terkadang keinginan bersedekah masih dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dibutuhkan metode baru untuk mengefektikan dan mengefesienkan persoalan tersebut.

Di beberapa lembaga wakaf, penghimpun zakat dan sedekah sudah memfasilitasi layanan wakaf, sedekah dan zakat secara online.

Hal tersebut juga dilakukan di beberapa masjid, seperti menempel QRIS dikontak amal agar jamaah bisa berinfak secara online.

Sedekah online untuk menghimpun wakaf, zakat dan sedekah secara luas dan mudah, cukup dengan menggunakan telepon genggam yang dimiliki usernya.

Namun, di antara kita mungkin ada yang bertanya tentang bagaimana status hukum mengenai berdonasi secara online?

Jika mengutip beberapa keterangan yaitu OJK, MUI (majelis ulama Indonesia), dan Rumah Zakat bahwa hal tersebut dapat dibenarkan selama akad terjadi sesuai dengan ketentuan atau rukun, salah satunya ialah niat.

Sedangkan pihak penerima pun harus memberikan konfirmasi bahwa transaksi telah diterima sesuai dengan jumlah yang masuk. Rasulullah SAW bersabda:

“Tiada suatu pagi hari berlalu melainkan ada dua malaikat turun. Berkata satu di antara dua malaikat itu: “Ya Allah berilah ganti kepada orang yang menafkahkan hartanya.” (Diriwayatkan Abu Hurairah)

Dalam hal ini, fikih pun memberikan keleluasan sesuai dengan zamannya tanpa melanggar ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan Qur’an dan Hadits, maupun pendapat mayoritas ulama.

Dalam transaksi donasi online tentu diperlukan cost atau biaya operasional dalam mengimplemetasikan sebuah sistem, agar sistem digital tesebut bisa berjalan dengan maksimal, menghubungkan antara pihak yang bersedekah dengan pengelola hingga ke penerima.

Meskipun begitu, pengelola wakaf, sedekah dan zakat tidak dapat sewenang-wenang atau kehendak sendiri mengambil jatah.

Dalam konteks zakat misalkan, syariat memperbolehkan adanya pengambilan sebesar ⅛ atau 12,5% dari jumlah zakat yang telah dikumpulkan.

Meskipun tidak ada dalil secara tekstual yang menerangkan mengenai donasi online, akan tetapi hasil dari kajian para ahli dan ulama telah berpendapat bahwa donasi online diperbolehkan. (Arga)

Redaktur: Wahid Ikhwan

---

WAKAFDT.OR.ID

WAKAFDT.OR.ID | BANDUNG – DirektoratPemberdayaan Zakat dan Wakaf (Dirzawa) Kemenag mengklaim peningkatan jumlah tanah wakaf yang cukup signifikan.

Dirzawa mencatat lebih dari 430.000 lokasi tanah wakaf yang tersebar di Indonesia dan memiliki luas sekitar 56.000 hektar.

Pada rapat Koordinasi Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN), Jumat (25/8/2023) di Riau, Dirzawa Waryono Abdul Ghafur mengatakan dari jumlah tanah wakaf yang tercatat, baru 58% yang bersertifikat. Sementara itu, jumlah wakaf tanah terus meningkat sekitar 7% atau lebih dari 3.000 hektar setiap tahunnya.

Waryono menyampaikan, percepatan sertifikasi tanah wakaf menjadi program prioritas Kemenag. Bertujuan mengamankan dan memaksimalkan manfaat dari aset-aset wakaf.

Ia menambahkan, sertifikasi tanah wakaf memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan wakaf.

Ini membantu memastikan bahwa aset yang diwakafkan digunakan sesuai dengan niat awal dan memberikan manfaat yang diinginkan oleh wakif, serta mencegah sengketa kepemilikan dan pengelolaan dimasa depan.

“Percepatan sertifikasi tanah wakaf tidak hanya tentang administrasi hukum semata, tetapi juga tentang memberikan pondasi yang kuat bagi pengelolaan yang efisien dan pemanfaatan optimal aset-aset wakaf,” ujarnya.

Kasubdit Pengamanan Aset Wakaf Zainuri menambahkan, setelah menandatangani MoU antara Kemenag dengan BPN pada 2021, percepatan sertifikasi tanah wakaf terus dilakukan.

“Penyelesaian tata kelola tanah wakag bukan suatu hal mudah, karena jumlah tanah setiap tahun yang terus bertambah. Karena itu perlu diselesaikan bersama-sama oleh seluruh pihak terkait,” pungkasnya. (Noviana)

Redaktur: Wahid Ikhwan

---

WAKAFDT.OR.ID

(Sumber: kemenag)