Oktober 2024

WAKAFDT.OR.ID | JAKARTA – Dalam rangka percepatan dan pengembangan SDM unggul untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kedeputian PMMK Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Assalam Fil Alamin (ASFA) Foundation menggelar Seminar Nasional berteman “Investasi Pendidikan untuk Pembangunan Bangsa: “Gerakan Filantropi Menyiapkan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045” di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (30/9/2024). 

Dalam sambutannya, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas, Didik Darmanto mengatakan, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 perlu adanya kolaborasi dengan berbagai elemen bangsa. Menurut dia, visi tersebut tidak akan pernah bisa dicapai jika hanya bertumpu pada sumber daya yang dimiliki pemerintah. 

“Karena itu, kami di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan di bawah kepemimpinan Prof Amich Alhumami sedang menyiapkan program Kolaborasi Ziswaf Indonesia Emas 2045,” ujar Didik. 

Dengan program kolaborasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) ini, kedepannya diharapkan ada sinergi antara pemerintah dan gerakan filantropi, yang memadukan program Ziswaf dengan program pembangunan. 

Didik menjelaskan, program Ziswaf Indonesia Emas 2045 setidaknya akan berfokus pada empat bidang. Pertama, yaitu bidang pendidikan untuk memastikan seluruh anak-anak Indonesia bisa mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas. 

Kedua, program ini juga akan berfokus pada bidang kesehatan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan yang bermutu. “Yang ketiga adalah bidang perumahan dan pemukiman untuk memastikan tersedianya perumahan dan pemukiman yang layak huni dan juga tentunya sehat. Dan yang terakhir bidang keberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial,” kata Didik. 

Dengan adanya kolaborasi antara lembaga filantropi dengan program pemerintah, kata dia, diharapkan gerakan filantropi akan bisa lebih memberikan dampak bagi pembangunan. 

“Karena adanya keterpaduan program dan juga keterpaduan basis data, sehingga yang menjadi sasaran yang akan kita selesaikan dalam pembangunan itu juga dikerjakan secara bersama-sama oleh gerakan filantropi,” jelas dia. 

Didik berharap, seminar nasional ini dapat menjadi wadah pertukaran gagasan dan ide, serta menjadi tempat untuk memperkuat komitmen kolaborasi antar elemen bangsa melalui gerakan filantropi yang dipadukan dengan program pembangunan pemerintah. 

“Untuk itu sebagai wujud nyata kolaborasi antara gerakan filantropi dengan program pembangunan, pada kesempatan ini nanti, Kementerian PPN/ Bappenas bersama dengan Asfa Foundation akan melakukan pengandatanganan nota kesepahaman, kerjasama dalam upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia,” kata Didik. 

Melalui forum ini, Didik juga mendorong hal serupa dari seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dengan Bappenas untuk menuntaskan upaya meningkatkan kualitas SDM. 

“Semoga melalui seminar ini, sinergi dan kolaborasi pemerintah dengan lembaga filantropi dapat semakin kokoh untuk mewujudkan Indonesia emas 2045,” ucap Didik.

Seminar ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, seperti Ketua ASFA Foundation, Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas Prof Amich Alhumami, serta mantan Menteri Keuangan Indonesia, Fuad Bawazier. Seminar nasional ini juga dihadiri langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. 

Sumber: republika.co.id

WAKAFDT.OR.ID | JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan keuangan publik saat menghadiri Annual Islamic Finance Conference (AIFC) ke-8.

“Islam adalah rahmatan lil alamin, nilai-nilainya universal dan dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Kita harus memastikan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti keadilan dan kesejahteraan sosial, tercermin dalam manajemen keuangan publik, terutama dalam fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi,” kata Sri Mulyani, di Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Menkeu juga menekankan pentingnya distribusi yang adil, dengan negara berperan untuk memastikan kekayaan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang paling rentan.

Keadilan tersebut tidak mungkin tercapai tanpa kebijakan fiskal yang mendukung distribusi yang adil dan merata. Atas dasar tersebut, perpajakan dirancang untuk membebankan kewajiban lebih kepada yang mampu, dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu juga menyoroti pentingnya stabilitas ekonomi dalam menjaga keberlanjutan perlindungan atas prinsip-prinsip Maqasid al-Syari’ah.

Menurutnya, perekonomian yang tidak stabil tidak hanya akan menggerus kekayaan, tetapi juga mengancam kehidupan manusia, stabilitas keluarga, dan perkembangan intelektual masyarakat.

Sri Mulyani menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan memerlukan efisiensi dalam alokasi sumber daya publik.

Di sisi lain, Menkeu menggarisbawahi komitmen Pemerintah Indonesia untuk melindungi keluarga, meningkatkan sumber daya manusia, serta mempromosikan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan fiskal.

“Sebagian besar belanja publik kita diarahkan untuk membantu mereka yang paling membutuhkan, memastikan inklusivitas dalam pembangunan nasional,” katanya lagi.

Pemerintah Indonesia juga terus mengembangkan instrumen keuangan publik syariah, seperti sukuk, zakat, dan wakaf, untuk mendukung pembangunan nasional.

“Sukuk di Indonesia telah memainkan peran penting dalam membiayai proyek infrastruktur dan pendidikan, termasuk proyek yang didanai oleh Green Sukuk,” ujar Menkeu pula.

Indonesia juga menjadi pelopor penerbitan Green Sukuk di dunia, yang mendukung proyek infrastruktur berkelanjutan.

Selaras dengan itu, Direktur dan Perwakilan Residen Regional Hub of Indonesia Islamic Development Bank (IsDB) Group Amer Bukvic dalam pidato kuncinya menyoroti peran penting keuangan syariah dalam membangun infrastruktur melalui sukuk dan model pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Keuangan Islam tidak hanya mendorong nilai-nilai Islam yang berkelanjutan, tetapi juga menjadi kunci dalam membangun infrastruktur penting melalui sukuk,” katanya.

Inovasi dalam teknologi seperti fintech dan blockchain juga dipandang sebagai peluang penting untuk meningkatkan transparansi, skalabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat dan wakaf.

Inovasi berupa platform digital dapat mengubah bagaimana sumber daya publik dikumpulkan, dikelola, dan dialokasikan, sehingga menghasilkan hasil yang lebih berdampak.

“Dengan instrumen syariah, seperti zakat, wakaf, dan sukuk, kita dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar dia lagi.

Sumber: Antara

WAKAFDT.OR.ID | JAKARTA – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyatakan bahwa jumlah instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang terkumpul sepanjang tahun lalu mencapai lebih dari Rp34 triliun.

“Melihat perkembangan zakat, wakaf, dan instrumen keuangan sosial keagamaan lainnya yang telah terkumpul lebih dari Rp34 triliun selama 2023, jelas ada potensi pertumbuhan dan dampak yang sangat besar di masa mendatang,” kata Febrio Kacaribu dalam 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Ia mengatakan bahwa sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan berbagai kebijakan, sistem, serta inisiatif untuk mendukung pengumpulan dan penyaluran berbagai instrumen keuangan sosial syariah tersebut.

Salah satunya adalah melalui penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk yang merupakan investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh nazhir (badan pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia menuturkan bahwa inisiatif penerbitan sukuk tersebut berhasil memenangkan penghargaan dalam pertemuan tahunan Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank/IsDB) tahun lalu.

“Prinsip keuangan publik Islam dapat membantu mengatasi tantangan ekonomi struktural, mempromosikan inklusi keuangan, dan mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, sekaligus mengeksplorasi berbagai inovasi keuangan, seperti melalui mekanisme Cash Waqf Linked Sukuk,” ujar Febrio.

Ia mengatakan bahwa kini pemerintah berupaya untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi inovasi berdasarkan lebih banyak prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan publik Islam untuk pembangunan ekonomi nasional.

Menurutnya, hal tersebut diperlukan mengingat kini kondisi ekonomi global berada pada titik kritis akibat meningkatnya ketegangan geopolitik, risiko keuangan, serta fragmentasi ekonomi.

“Mempertimbangkan situasi tersebut, keuangan publik Islam tidak hanya menawarkan model alternatif dalam mengarahkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pendekatan holistik dan etis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Sumber: Antara