WAKAFDT.OR.ID | SULAWESI TENGAH — Badan Wakaf Indonesia (BWI) secara resmi mengumumkan dimulainya reformasi besar-besaran dalam tata kelola wakaf di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini mengusung visi ambisius untuk mengubah aset wakaf, yang selama ini cenderung statis, menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional demi mencapai target Indonesia Emas 2045.
Momentum reformasi ini ditandai dengan pelantikan pengurus perwakilan BWI untuk empat kabupaten di Sulawesi Tengah: Banggai, Poso, Banggai Kepulauan, dan Morowali. Dalam acara yang berlangsung di Hotel Santika Palu, Senin (09/10/2025), BWI menegaskan bahwa era pengelolaan wakaf harus bergeser, tak lagi hanya berfokus pada aset konvensional ‘3M’ (Masjid, Madrasah, Makam).
Potensi Ratusan Triliun Terancam Stagnasi
Sekretaris BWI, H. Anas Nasikhin, yang memimpin langsung pelantikan, mengeluarkan peringatan serius mengenai potensi nilai wakaf yang sangat besar namun terancam tidak termanfaatkan optimal. Ia menyebutkan bahwa potensi wakaf uang dan wakaf produktif di Indonesia saat ini mencapai angka lebih dari Rp 200 triliun.
Namun, kekayaan raksasa ini dikhawatirkan tidak akan memberikan dampak berarti jika pola pengelolaannya masih menggunakan cara lama yang cenderung konsumtif.
“Pelantikan ini menandai penegasan reformasi tata kelola. Kita harus berpindah dari wakaf yang sekadar konsumtif menjadi wakaf yang produktif dan investasi sosial,” ujar Anas. Ia menekankan bahwa kunci keberhasilan transformasi ini terletak pada profesionalitas dan transparansi.
Legalitas Aset sebagai Hambatan Utama
Anas Nasikhin mengibaratkan harta wakaf sebagai ‘modal sosial terbesar’ yang dimiliki bangsa. Sayangnya, ia menyoroti satu kendala krusial: masalah legalitas. Mayoritas tanah wakaf masih berbentuk ‘3M’ dan, yang lebih mengkhawatirkan, banyak yang belum memiliki sertifikat resmi.
Menurutnya, kondisi tanpa kepastian hukum ini membuat potensi ekonomi triliunan rupiah tersebut menjadi ‘terkunci dan berisiko hilang’. Tanpa dasar hukum yang kuat, aset wakaf sulit dikembangkan dan rentan terhadap sengketa di masa depan.
Oleh karena itu, BWI menjadikan percepatan sertifikasi aset sebagai gerbang utama menuju wakaf yang produktif. Dengan adanya legalitas yang jelas, nazhir (pengelola wakaf) akan memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk mengembangkan aset menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan.
Dua Pilar Akselerasi: Hukum dan Inovasi Pendanaan
Untuk mengakselerasi transformasi wakaf, BWI akan menjalankan dua poros utama secara simultan:
- Percepatan Legalisasi Aset: Bertujuan untuk melindungi aset dari sengketa dan membuka peluang pengembangan komersial tanpa mengubah status hukum wakafnya.
- Inovasi Pendanaan: BWI akan menggalakkan penghimpunan wakaf uang secara lebih masif, khususnya menyasar segmen kelas menengah dan kaum milenial yang akrab dengan teknologi digital.
Dana abadi yang terkumpul dari wakaf uang akan diinvestasikan pada instrumen syariah yang aman dan terawasi, seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Keuntungan dari investasi inilah yang akan berfungsi sebagai sumber dana abadi untuk membiayai berbagai program kemaslahatan, mulai dari beasiswa, modal usaha UMKM, hingga pembangunan fasilitas kesehatan.
“Ini adalah pergeseran paradigma. Kita tidak lagi berbicara tentang ‘sedekah’ yang habis sekali pakai, melainkan tentang investasi abadi yang hasilnya dapat memutar roda kesejahteraan masyarakat,” pungkas Anas.
Kepengurusan BWI yang baru dilantik di Sulawesi Tengah diharapkan menjadi pilot project dalam penerapan tata kelola wakaf modern ini. Keberhasilan mereka akan membuktikan bahwa dana umat, jika dikelola secara profesional, dapat menjelma menjadi kekuatan ekonomi besar untuk mewujudkan keadilan dan cita-cita Indonesia Emas. (WIN)
Redaktur: Wahid Ikhwan