BWI

WAKAFDT.OR.ID | JAKARTA – Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan sosialisasi kurikulum majelis taklim yang disusun oleh Komisi Dakwah. Sosialisasi ini digelar di Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia yang juga menjabat Ketua Komisi Dakwah MUI Dr. KH. Ahmad Zubaidi MA menghimbau agar para pengajar majelis taklim saat memberikan ceramah untuk memasukkan materi keuangan sosial, khususnya literasi wakaf.

Selain itu, dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu juga menjelaskan bahwa majelis taklim perlu mengenalkan wakaf dalam perspektif kekinian agar para jamaah berkesempatan berwakaf.

“Majelis taklim perlu mengenalkan wakaf dalam perspektif kekinian agar para jamaah berkesempatan berwakaf,“ ujar Zubaidi.

Zubaidi menjelaskan bahwa saat ini sudah ada fatwa MUI tentang dibolehkannya wakaf uang dan negara juga telah menerbitkan UU No 41 tentang Wakaf, di mana salah satu point dalam UU ini adalah tentang wakaf uang dan harta benda bergerak lainnya.

Selain itu, Ahmad Zubaidi mengungkapkan potensi wakaf uang di Indonesia sangatlah besar.

“Potensi Wakaf uang di Indonesia sangat besar, jika digalakkan gerakan wajah nasional yang didukung oleh pengetahuan dan kemauan masyarakat untuk Wakaf dari semua lapisan dalam setahun dapat mencapai  181 Triliyun. Sebuah angka yang sangat fantastis. Artinya jika dapat dikumpulkan 30 persennya saja sudah akan mampu membantu mensejahterakan masyarakat  miskin di Indonesia Untuk itu literasi Wakaf ini perlu diisampai  di berbagai forum di Indonesia, termasuk yang sangat penting adalah di majelis taklim, ” kata Zubaidi.

Dalam kegiatan  Sosialisasi Kurikulum Majelis Taklim tersebut hadir lebih dari 200 pimpinan Majelis Taklim tingkat nasional dan daerah.

Sumber: bwi.go.id

WAKAFDT.OR.ID | JAKARTA – Prof.Dr.Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia melakukan penandatangan MoU dengan Prof. Dr. Abu Rohmad. M.Ag sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta, Selasa (03/09/2024).

Dalam acara tersebut, Ketua BWI menyampaikan tujuan penandatangan  Mou tersebut adalah untuk penyediaan Dana abadi pendidikan Islam berbasis wakaf yang peruntukannya untuk beasiswa, pembangunan ,pengembangan sarana prasana pendidikan dan penyediaan fasilitas penunjang pendidikan.

“Dengan MoU ini, nanti Dana Abadi Pendidikan Islam Berbasis Wakaf bisa tersedia, nanti hasil kelolanya bisa untuk beasiswa membangu sarana prasana penunjang aktivitas pendidikan,” ujar Kamaruddin.

Ditempat yang sama, Prof. Abu Rohmad mengatakan  ide penyediaan Dana abadi pendidikan Islam berbasis wakaf merupakan ide yang bagus yang bisa sara membantu penyediaan beasiswa bagi Sekolah Madrasah dan Perguruan Tingg Islam di Indonesia.

Selain itu, perwujudan MoU antara BWI bisa di aplikasikan dalam bentuk gerakan Siswa Madrasah dan Perguraun Tinggi Islam Negeri  Berwakaf yang jumlahnya siswanya di seluruh Indonesia mecapai 50 juta.  Serta bentuk literasi wakafnya dengan cara memasukkan kurikulum wakaf dalam mata kuliah Perguruan Tinggi Islam Negeri yang dibawah Dirjen Pendidikan Islam.

Sumber: bwi.go.id

WAKAFDT.OR.ID | JAKARTA – Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengutamakan kredibilitas lembaga dalam pengelolaan wakaf, karena kepercayaan umat menjadi nilai utama yang harus dijunjung tinggi dalam mengelola dana umat.

“Tolong kami dipantau. Kredibilitas lembaga itu sangat penting, trust publik itu syarat utama, fundamental,” kata Ketua BWI Kamaruddin Amin di sela-sela gelaran Malam Puncak Peringatan Harlah Ke-17 BWI di Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Kamaruddin menyatakan pihaknya siap dipantau oleh seluruh masyarakat Indonesia, sebagai upaya dalam mewujudkan transparansi pengelolaan wakaf umat.

Ia menegaskan kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam lembaga yang mengelola dana umat.

“Begitu lembaga tidak trustworthy, itu akan menjadi masalah. Kami siap dipantau teman-teman,” ujarnya.

Kamaruddin menjelaskan BWI melalui cabang-cabangnya di berbagai daerah memiliki kewenangan untuk mencatat dan mengintegrasikan berbagai lembaga pengelolaan wakaf dan nazir wakaf di seluruh Indonesia.

Selain itu, lanjut dia, pencatatan tersebut juga dilengkapi dengan surat keterangan resmi dari pusat untuk menjamin keabsahan suatu lembaga maupun nazir wakaf di Indonesia.

Terkait hal tersebut, Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Saiful Rahmat Dasuki menyatakan pihaknya mendukung upaya BWI dalam mengintegrasikan data wakaf Indonesia demi mewujudkan tata kelola wakaf yang modern dan berkelanjutan.

“Hal tersebut tidak hanya memastikan tata kelola wakaf menjadi optimal, tetapi juga menjamin perlindungan aset wakaf dari potensi penyalahgunaan yang tidak sesuai syariat Islam,” tutur Saiful Rahmat Dasuki.

Sumber: Antara

WAKAFDT.OR.ID | JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menekankan pengelolaan wakaf uang di Indonesia memiliki potensi besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan hasil wakaf uang yang produktif diharapkan dapat bermuara pada kesejahteraan sosial, seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan. Oleh karena itu Wapres meminta gerakan wakaf uang untuk dicanangkan secara masif baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Gerakan wakaf uang sudah dicanangkan oleh Presiden. (Namun) saat ini kita dorong bukan hanya wakaf nasional, tetapi Gerakan Wakaf Provinsi itu penting. (Program ini) sudah dimulai di Riau dan Sumatra Barat,” ungkap Wapres Ma’ruf Amin saat menerima audiensi Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kamaruddin Amin beserta jajarannya di kediaman resmi Wapres di Jakarta, Senin (22/7/2024)

Mempertimbangkan potensi manfaat wakaf uang, Wapres mengatakan saat ini yang harus menjadi fokus kerja BWI ialah pengelolaan wakaf yang profesional.

“Tinggal bagaimana perwakafan menjadi sumber kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, kemaslahatan yang lebih besar,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

Namun Wapres juga mengingatkan dalam mengelola dana wakaf, BWI harus terus mengedepankan azas keamanan. “Jangan sampai pengelolaan wakaf ini tidak aman, kalau tidak aman, (manfaatnya) hilang,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

Menurut Wapres, BWI harus mampu mengoptimalkan pengelolaan wakaf. Dengan dukungan pemerintah melalui infrastruktur pendukung dan pelibatan peran masyarakat, wakaf nasional diharapkan dapat bermanfaat luas bagi masyarakat.

“Sekarang masalah strategi, bagaimana mengumpulkan wakaf sebanyak mungkin dan mengelola sebaik mungkin. Instrumennya sudah ada, Kementerian Keuangan sudah ada sukuk dan lembaga kredibel. Kalau nasional dan daerah ikut, Insya Allah hasilnya besar,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Senada dengan arahan Wapres, Ketua BWI Kamaruddin Amin melaporkan bahwa BWI saat ini sedang merancang berbagai program untuk mendorong keterlibatan masyarakat luas dalam mendorong gerakan wakaf uang, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Wakaf uang ini Insya Allah akan menjadi salah satu program prioritas BWI. Kebetulan sekali kami juga sudah merumuskan langkah-langkah teknisnya yang akan melibatkan seluruh entitas di negeri ini. Mulai dari calon pengantin, jamaah haji, para pengusaha, bahkan para politisi, masjid-masjid, dai, dan santri,” ucap Kamaruddin.

Sumber: Antara

WAKAFDT.OR.ID | JAKARTA – Badan Wakaf Indonesia (BWI) melakukan audiensi dengan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, pada Senin, (22/07/2024). Dalam pertemuan ini, Ketua BWI Kamaruddin Amin menyampaikan beberapa poin penting terkait perkembangan wakaf di Indonesia.

Kamaruddin memperkenalkan kepengurusan baru BWI periode 2024-2027 yang dipimpinnya. Beliau juga menyampaikan bahwa wakaf tanah di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 6 persen setiap tahun. Selain itu, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai 180 triliun rupiah, dengan capaian wakaf uang nasional saat ini sebesar 2,7 triliun rupiah.

“Alhamdulillah wakaf kita saat ini mengalami perkembangan signifikan. Untuk wakaf tanah, tiap tahun pertumbuhannya 6 persen,” kata Kamaruddin.

Untuk meningkatkan capaian wakaf, BWI mencanangkan program strategis “Gerakan Indonesia Berwakaf”. Program ini mencakup aktivasi wakaf uang ASN Kemenag, wakaf calon pengantin (Catin), jamaah haji dan umroh, Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), serta mendorong partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

“Kami sedang menggagas ‘Gerakan Indonesia Berwakaf’, diantaranya dengan mengaktivasi wakaf uang ASN Kemenag, wakaf calon pengantin, jamaah haji dan umroh, BKM, serta mendorong pemangku kepentingan lainnya,” ujar Kamaruddin.

KH. Ma’ruf Amin memberikan apresiasi atas perkembangan wakaf di Indonesia dan menceritakan sejarah serta tantangan dalam pengembangan wakaf, terutama wakaf uang. Pada tahun 2002, sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI, KH. Ma’ruf Amin mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang, dengan mempertimbangkan kekalnya nilai pokok (asali) dari wakaf uang tersebut.

“Jika kita merujuk pada kekalnya harta benda wakaf pada ‘ain-nya (materi bendanya), maka wakaf uang tidak boleh, karena fisik wakaf uang akan habis. Untuk itu, kita ambil kekalnya pada asali-nya (pokoknya). Sehingga pada tahun 2002, kita keluarkan fatwa MUI tentang kebolehan wakaf uang,” jelas KH. Ma’ruf Amin.

Wakil Presiden juga mengisahkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia dan pentingnya peran pemerintah dalam mendukung ekosistem ekonomi syariah, termasuk inisiatif Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) yang diinisiasi oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

“Bahkan sekarang ada lagi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Kalau deposito saja, lebih rendah kan ya, dengan CWLD ini kita harap manfaat wakaf memberikan dampak lebih besar. Dan jangan lupa, penempatan dan investasi wakafnya di lembaga keuangan yang aman dan terpercaya. Kita punya, Bank Syariah Indonesia. Jangan sampai wakaf kita tidak aman,” ujar KH. Ma’ruf Amin.

KH. Ma’ruf Amin mendukung penuh “Gerakan Indonesia Berwakaf” dan mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, untuk turut serta dalam gerakan ini.

“Gerakan Wakaf Nasional jangan hanya di tingkat nasional. Provinsi-provinsi atau daerah-daerah juga harus digerakkan. Yang saya tahu itu Riau dan Sumbar sudah melakukan gerakan Riau Berwakaf, Sumbar Berwakaf. Kita harap nanti ada Jabar Berwakaf, Jakarta Berwakaf, dan seterusnya,” tutup KH. Ma’ruf Amin.

Dalam audiensi ini, Kamaruddin juga mengundang Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin untuk hadir dan memberikan arahan pada puncak Harlah BWI ke-17 yang akan diselenggarakan akhir Agustus 2024. Wakil Presiden menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam acara tersebut.

Audiensi antara Badan Wakaf Indonesia dengan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin mencerminkan komitmen bersama untuk mengakselerasi perkembangan wakaf di Indonesia, serta mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam “Gerakan Indonesia Berwakaf”.

Sumber: bwi.go.id

WAKAFDT.OR.ID | JAKARTA – Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) menandatangani MoU gerakan wakaf uang berbasis masjid, sebagai gerakan pemanfaatan dan pengembangan nilai manfaat wakaf uang bagi kesejahteraan masyarakat.

“Para pihak terkait akan bekerja sama dalam bidang peningkatan edukasi masyarakat, khususnya takmir dan jamaah masjid, terkait potensi, manfaat, dan operasionalisasi wakaf uang. Selain itu, juga bidang pengumpulan dan optimalisasi wakaf uang,” ujar Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Penandatanganan dilakukan Ketua Harian BKM Pusat, Adib dan Sekretaris BWI, Anas Nasikhin, dalam rangkaian kegiatan Sarasehan Kemasjidan dan Lokakarya Nasional BKM bertajuk ‘Menata Regulasi Kemasjidan untuk Masjid Profesional, Moderat, Berdaya’ di Jakarta.

Sebagai tindak lanjut MoU, kata Dirjen, mekanismenya akan dioperasionalkan melalui jaringan BKM yang telah eksis di 25.898 titik di Indonesia.

“Ini demi mengikhtiarkan adanya dana abadi masjid, di mana mauquf alaih-nya juga kembali ke masjid. Jika semua masjid di Indonesia dilengkapi QRIS sebagai wadah yang disediakan untuk berwakaf, maka dana yang terkumpul sangat fantastis untuk dimanfaatkan,” kata dia.

Menurut Kamaruddin, gerakan ini akan mengajak berbagai elemen masyarakat, termasuk ASN, politisi, calon pengantin, para penyuluh, hingga penghulu untuk berwakaf. Mereka bisa berwakaf uang mulai dari Rp10 ribu.

Wakaf uang yang terkumpul nantinya akan disimpan dalam instrumen investasi serta ke berbagai pemberdayaan ekonomi produktif. Dengan muaranya kepada program pengentasan masyarakat miskin.

“Ini demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Sumber: Antara