Yayasan Daarut Tauhiid

Search
Close this search box.

BWI

pertemuan bwi dengan BPMB

Kunjungi BWI, BPMB Berbagi Pengalaman dan Pengetahuan Pengelolaan Wakaf

WAKAFDT.OR.ID | JAKARTA – Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) berkunjung ke kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada Selasa, (28/05/2024). Pengurus BWI Anas Nasihin, M. Ali Yusuf, dan Dendy Zuhairil Finsa, menyambut kedatangan Prof. Dr. Aznan Hasan, ketua Komite Syariah BPMB, beserta koleganya.

Anas Nasihin memaparkan kondisi perwakafan di Indonesia dan peran kelembagaan BWI. Ia menjelaskan bahwa BWI didirikan pada 13 Juli 2007 berdasarkan amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Selain berfungsi sebagai regulator, Ana menngungkapkan, BWI juga berperan sebagai nazhir (pengelola wakaf) dan bekerja sama dengan berbagai nazhir lainnya untuk mengembangkan perwakafan nasional. Dengan anggota minimal 20 dan maksimal 30 orang yang menjabat selama tiga tahun, BWI terus berupaya memajukan sektor wakaf di Indonesia.

Anas menyebutkan kelembagaan wakaf telah berhasil mengumpulkan hampir 1 triliun rupiah yang disebut sebagai dana abadi, meskipun tradisi wakaf di Indonesia belum sepopuler zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Sumbangan terbesar berasal dari berbagai kampus di Indonesia. Selain itu, lanjutnya, BWI juga mengelola wakaf produktif, seperti rumah sakit yang didanai oleh wakaf dan dikelola bekerja sama dengan BAZNAS serta sektor swasta.

Anas juga memaparkan tentang berbagai platform yang dikembangkan BWI untuk memfasilitasi wakaf, seperti situs berkahwakaf.id yang menyediakan informasi mengenai wakaf tunai dan proyek-proyek wakaf. Platform lainnya adalah Satuwakaf Indonesia yang terbagi menjadi dua bagian: Satuwakaf Fundraising untuk menggalang dana wakaf tunai dan Satuwakaf Marketplace untuk proyek-proyek wakaf produktif.

Prof. Dr. Aznan Hasan, dalam sambutannya, menyatakan ketertarikan untuk lebih mengenal BWI dan ingin mempelajari cara pengelolaan aset wakaf dan wakaf uang di Indonesia. Selain itu, ia juga tertarik dengan konsep dan implementasi platform Satuwakaf Indonesia.

Perbedaan mendasar antara pengelolaan wakaf di Indonesia dan Malaysia turut dibahas. Di Malaysia, lembaga wakaf (nazhir wakaf) di setiap negara bagian/kerajaan tunduk pada aturan lokal masing-masing, berbeda dengan Indonesia yang memiliki sistem sentralistik di bawah BWI dan Kementerian Agama. Penyaluran manfaat wakaf (maukuf alaih) di Malaysia dilakukan oleh nazhir di masing-masing negara bagian/kerajaan.

Dalam sesi diskusi, dibahas pula penggunaan CSR oleh bank-bank di Malaysia yang diarahkan untuk proyek-proyek yang membantu masyarakat dan politeknik, mirip dengan konsep infak di Indonesia.

Pertemuan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara kedua negara dalam bidang perwakafan dan membuka peluang untuk kerja sama di masa mendatang, guna memaksimalkan potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi dan sosial.

Sumber: bwi.go.id

Prof.-Nuh-menyerahkan-laporan-BWI-periode-2021-2024-Pisah-Sambut-Pengurus-BWI-Menuju-Sinergi-dan-Keberlanjutan-Pengelolaan-Wakaf

Pisah Sambut Pengurus BWI: Menuju Sinergi dan Keberlanjutan Pengelolaan Wakaf

WAKAFDT.OR.ID | JAKARTA – Badan Wakaf Indonesia (BWI) menggelar acara pisah sambut pengurus periode 2021-2024 dan pengurus periode 2024-2027 pada Selasa (21/05/2024). Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dalam dunia perwakafan nasional, termasuk Ketua BWI periode 2021-2024, Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA, dan Ketua BWI yang baru, Prof. Dr. Kamaruddin Amin.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA, menekankan pentingnya kekompakan dalam mengelola wakaf. Ia menegaskan pentingnya kerja sama dan kebersamaan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada.

“Jangan pernah tengkar. Persoalan-persoalan wakaf tak akan pernah habis, tapi kita semua harus terus berikhtiar untuk menyelesaikannya dan jangan sampai menambah persoalan,” tegasnya.

Prof. Dr. Kamaruddin Amin, dalam sambutannya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus sebelumnya yang telah berkontribusi besar dalam perwakafan nasional.

“Kami sangat berterima kasih kepada pengurus sebelumnya, terutama kepada Prof. Dr. Nuh, yang telah menjadi sosok guru inspiratif dalam perwakafan. Semangat dan dedikasi beliau akan selalu menjadi inspirasi bagi kami dalam melanjutkan tugas ini,” ucap Prof. Dr. Kammarudin.

Acara ini tidak hanya menjadi momen peralihan kepemimpinan, tetapi juga menjadi ajang untuk memperkuat komitmen bersama dalam memajukan perwakafan di Indonesia.

Dengan semangat baru dan sinergi yang kuat, pengurus BWI yang baru diharapkan dapat terus melanjutkan berbagai program dan inisiatif yang telah dirintis, serta menciptakan inovasi-inovasi baru untuk kemajuan wakaf di Indonesia.

Sumber: bwi.go.id

Anggota-BWI-Periode-2024-2027

Presiden Jokowi Resmi Angkat Anggota BWI 2024-2027

WAKAFDT.OR.ID | JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, secara resmi menandatangani Keputusan Presiden Nomor 32/M Tahun 2024 yang mengatur tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Wakaf Indonesia (BWI), pada tanggal Rabu (8/5/2024). Keputusan ini menjadi langkah penting dalam pengelolaan BWI yang memiliki peran strategis dalam pembangunan masyarakat.

Dalam keputusan tersebut, Presiden menetapkan pemberhentian dengan hormat terhadap 25 anggota BWI periode 2021-2024 dan mengangkat sebanyak 22 anggota BWI periode 2024-2027.

Pengangkatan anggota baru ini diharapkan dapat memberikan semangat dan energi baru dalam menjalankan fungsi BWI untuk kemajuan dan kesejahteraan umat.

BWI merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana wakaf dan berbagai program wakaf yang bertujuan untuk memajukan sektor kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Indonesia.

Keputusan Presiden ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk terus meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf demi kesejahteraan bersama.

Diharapkan dengan adanya pergantian anggota BWI, akan terjadi penyegaran dalam ide dan strategi untuk mengoptimalkan manfaat wakaf bagi kepentingan masyarakat luas.

Keputusan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat peran wakaf dalam mendukung berbagai program pembangunan nasional dan pemberdayaan sosial di tengah-tengah tantangan zaman.

Sumber: bwi.go.id

Perkembangan Wakaf Indonesia Menurut IWN

WAKAFDT.OR.ID | Dalam rangka pengembangan tata Kelola wakaf nasional, Badan Wakaf Indonesia telah menyusun Indeks Wakaf Nasional (IWN) yang merupakan standar alat pengukuran kinerja wakaf sejak tahun 2020.

IWN terdiri dari enam dimensi utama, yaitu meliputi 1) Faktor regulasi, 2) Faktor kelembagaan, 3) Faktor proses, 4) Faktor sistem, 5) Faktor Hasil, dan 6) Faktor dampak.

Dari pengukuran tersebut, secara umum dapat diketahui kinerja wakaf baik secara nasional maupun per wilayah. Meskipun secara nasional nilai IWN masih tergolong kurang tetapi selama periode 3 tahun pengukuran tersebut terdapat kecenderungan tren yang positif dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2020 nilai IWN di Indonesia, yaitu 0,123 atau kategori kurang. Sedangkan pada tingkat daerah terdapat 5 provinsi dengan kinerja wakaf terbaik, yaitu Aceh (nilai IWN 0,36 atau kategori baik), Lampung (nilai IWN 0,27 atau kategori cukup), Bali (nilai IWN 0.191 atau kategori cukup), Sulawesi Tenggara (nilai IWN 0,188 atau kategori cukup), dan Jawa Tengah (nilai IWN 0,16 atau kategori cukup).

Selanjutnya, pada tahun 2021 nilai IWN sedikit meningkat menjadi 0,139 masih dalam kategori kurang. Adapun pada tingkat daerah di tahun 2021 tersebut, lima provinsi dengan kinerja wakaf terbaik, yaitu Bali (nilai IWN 0,490 atau kategori sangat baik), DKI Jakarta (nilai IWN 0,433 atau kategori sangat baik), Kalimantan Timur (nilai IWN 0,412 atau kategori sangat baik), Jawa Timur (nilai IWN 0,339 atau kategori baik), dan Sumatera Selatan (nilai IWN 0,316 atau kategori baik).

Perkembangan IWN Indonesia 2023

Indeks Wakaf Nasional (IWN) Indonesia mengalami kenaikan sebesar 9,85% dari 0,274 tahun 2022 menjadi 0,301 pada tahun 2023. Kategori IWN juga mengalami peningkatan dari kategori Cukup menjadi kategori Baik. Nilai IWN secara nasional ini menunjukkan ada peningkatan dalam pengelolaan wakaf oleh nazhir organisasi maupun nazhir perseorangan.

Tahun 2023 ada 8 Provinsi yang memiliki nilai IWN masuk dalam kategori Sangat Baik, yaitu: Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Bangka Belitung. Nilai IWN masing-masing Provinsi tersebut adalah 0.645, 0.544, 0.467, 0.464, 0.456, 0.424, 0.423, dan 0.422. Tahun 2022 ada 5 Provinsi yang memiliki nilai IWN masuk dalam kategori Sangat Baik.

Hasil IWN 2023 ini menunjukkan bahwa makin banyak Provinsi yang memiliki IWN dalam kategori Sangat Baik. Pertumbuhannya sebesar 60% Provinsi yang mengalami peningkatan nilai IWN.

Perbandingan hasil IWN tahun 2022 dengan tahun 2023 untuk Provinsi dengan Kategori Sangat Baik ada yang menurun, ada yang naik, dan ada yang mempertahankan kategori IWN Sangat Baik. Tabel 1 berikut menunjukkan nilai Indeks Wakaf Nasional secara keseluruhan terdiri dari propinsi dan nasional.

Sumber: Peta Jalan Wakaf Nasional 2024-2029

Audiensi Dengan Pemprov, BWI Perwakilan Riau Ingin Tingkatkan Pengelolaan Harta Benda Wakaf

WAKAFDT.OR.ID | PEKANBARU – Dalam upaya untuk meningkatkan pengelolaan dan penatausahaan harta benda wakaf yang transparan dan berdayaguna di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru, Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Riau mengadakan audiensi dengan Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Kamis (2/5/2024).

Audiensi ini bertujuan untuk membahas berbagai langkah konkret dalam meningkatkan profesionalisme dan transparansi pengelolaan harta benda wakaf, dengan fokus pada validasi dokumen tanah wakaf, aspek pembiayaan, serta proses administrasi untuk memperkuat sertifikat tanah wakaf secara hukum.

Ketua BWI Riau, H. Abdul Rasyid, M.Ed, yang memimpin delegasi didampingi Bendahara BWI Riau, Yuslim, SE, dan Kepala Kantor BWI Riau, Dimas P Mahardika, M.Sc. Disambut dengan hangat oleh Kepala Kantor Bapenda Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan, SP, M.Si, serta tim.

Diskusi yang berlangsung antara kedua belah pihak mencakup berbagai aspek teknis terkait pengelolaan harta benda wakaf. Salah satu fokus utamanya adalah validasi dokumen tanah wakaf untuk memastikan keabsahan dan kejelasan status kepemilikan tanah tersebut. Hal ini dianggap penting dalam menghindari sengketa dan memperkuat posisi hukum tanah wakaf.

Selain itu, pembahasan juga melibatkan aspek pembiayaan terkait dengan pengelolaan harta benda wakaf. Pemahaman yang jelas tentang sumber pembiayaan dan penggunaannya dianggap krusial untuk memastikan kelancaran operasional serta pertumbuhan optimal dari harta benda wakaf tersebut.

Proses administrasi juga menjadi sorotan utama dalam audiensi ini. Pembahasan tentang prosedur dan regulasi yang terkait dengan penguatan sertifikat tanah wakaf merupakan langkah penting dalam menjamin keamanan dan keberlangsungan pengelolaan harta benda wakaf secara jangka panjang.

Audiensi antara Perwakilan BWI Riau dan Bapenda Kota Pekanbaru ini menandai langkah awal yang penting dalam memperkuat kerjasama lintas sektor dalam mengelola harta benda wakaf. Diharapkan, hasil dari audiensi ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengelolaan harta benda wakaf di Provinsi Riau.

Sumber: bwi.go.id

Sertifikat Wakaf

Inilah Tahapan Wakaf Tanah Hingga Terbit Sertifikat Wakaf

WAKAFDT.OR.ID | BANDUNG – Wakaf lahir dari kerelaan wakifnya untuk memberikan harta terbaiknya. Tak jarang orang berwakaf tanah yang nilainya besar, sehingga kadang muncul masalah dari anak atau cucu wakif yang sebenernya tida perlu terjadi.

Di sinilah letak pentingnya legalitas tanah wakaf memiliki sertifikat wakaf. Tanah wakaf yang sudah menjadi milik Allah dan diserahkan kepada nazhir seharusnya memiliki sertifikat tanah wakaf agar bisa dikelola sesuai dengan akadnya.

Hafiizhullah, Kepala Sekretariat Wakaf Daarut Tauhiid (DT) menjelaskan, proses wakaf tanah hingga terbit sertifikat wakaf membutuhkan waktu dan kesabaran, serta profesionalisme dari nazhir yang menerimanya.

Ketika tanah wakaf diserahkan kepada nazhir, sertifikat tanah tidak langsung menjadi sertifikat tanah wakaf. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah membuat akta ikrar wakaf (AIW) di Kantor Urusan Agama (KUA), yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yakni kepala Kantor KUA setempat.

“Dalam AIW itu ada tanda tangan wakif terus nazhirnya, juga 2 saksi. Pembuatannya di KUA. Nah, biasanya kalau sebelum terbit AIW, Wakaf DT meminta pernyatan wakaf dulu dari nazhir. Kemudian nanti untuk menerbitkan AIW-nya, Wakaf DT besama wakif datang ke KUA,” jelas Hafiiz saat ditemui di Kantor Wakaf, Selasa (23/4/2024).

Ia menyebutkan, ada beberapa dokumen yang harus diserahkan ketika mengajukan AIW ke PPAIW, di antaranya pernyataan bebas sengketa, perkara, sita, dan tidak dijaminkan.

“Nanti kita diminta menyerahkan dokumen-dokumen, tapi sudah ada formnya di KUA. Kita tinggal mengisinya, seperti penyataan bebas sengketa dan lain-lain. Kita juga harus menyiapkan banyak materai ya. Setelah pengajuan, paling lama dua pekan, AIW baru diterbitkan,” kata Hafiiz.

Setelah AIW didapatkan, nazhir harus segera melakukan permohonan sertifikat wakaf (SW) kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) paling lambat 30 hari setelah penandatangnan AIW.

Nazhir, sebagai pemohon memberikan berbagai dokumen kepada BPN, yakni surat permohonan, surat ukur, SHM atau bukti kepemilikan, AIW, surat pengesahan nazhir, dan surat penyataan bebas sengkata, perkara, sita dan tidak dijaminkan.

“Di Wakaf DT, yang mengajukan SW ke BPN itu Sekretaiat Yayasan. Alhamdulillah, tanah wakaf yang diamanahkan kepada Wakaf DT 90% sudah SW, sisanya sedang dalam proses. Sertifikasi wakaf itu sangat penting agar tidak bisa digugat oleh siapapun nantinya, karena kita tidak tahu ke depannya apakah akan ada sengketa atau tidak,” pungkas Hafiiz. (AID)

bwi dan kementrian ATR bagikan puluhan sertifikat tanah di banten

BWI dan Kementrian ATR/BPN Serahkan Puluhan Sertifikat Wakaf di Banten

WAKAFDT.OR.ID | SERANG – Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Prof. Mohammad Nuh dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara simbolis menyerahkan 53 sertifikat tanah wakaf kepada warga di Provinsi Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Serang, Selasa (26/03/2024).

M. Nuh bersama Menteri AHY ke Banten disambut Pj. Gubernur Banten Al Muktabar bersama para kepala kantor BPN se-Provinsi Banten sekaligus melakukan buka puasa bersama.

M. Nuh menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah melalui Menteri ATR/BPN atas pembagian serta tanah wakaf.

“Pertumbuhan orang wakaf saat ini 9 persen tiap tahun, maka percepatan sertifikasi wakaf juga 9 persen. Sampai saat ini sudah 60 aset wakaf memiliki sertipikat dan 40 persen belum sertipikat,” kata M. Nuh.

Ia mengatakan, dengan sertifikat wakaf semakin memastikan aset wakaf abadi secara esensial dan administratif. Selain itu, tanah wakaf juga bisa dengan mudah bisa diakses.

Dalam sambutannya Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, penyerahan sertifikat wakaf tersebut merupakan bagian dari gerakan nasional sertifikasi rumah ibadah dan pesantren.

“Dengan sertifikasi tanah wakaf ini karena banyak sarana ibadah yang diwakafkan belum disertifikatkan. Sehingga dengan sertifikat dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah.

Sumber: bwi.go.id

bwi jelaskan empat manfaat wakaf

Gelar Gebyar Wakaf Ramadhan 2024, BWI Jelaskan Empat Nilai Manfaat Utama Wakaf

WAKAFDT.OR.ID | JAKARTA – Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyelenggarakan Gebyar Wakaf Ramadhan 2024 untuk memperkuat perwakafan di Indonesia. BWI berharap perwakafan semakin dikenal oleh masyarakat luas dan menjadi bagian kebijakan utama pemerintah.

Kepala Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) Prof Mohammad Nuh menjelaskan empat nilai manfaat utama wakaf. Menurutnya wakaf bukanlah sekadar melepaskan kepemilikan seseorang untuk kepentingan umum yang sifatnya abadi.

“Yang pertama apa? The power of giving,” katanya dalam kegiatan Gebyar Wakaf Ramadhan 2024 di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Nuh menekankan kekuatan dari saling memberi saat ini dampaknya dapat dirasakan hingga masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Kekuatan tersebut, kata dia, juga memperkuat nilai manfaat kedua, yakni wakaf pasti produktif. Menurutnya, setiap benda yang diwakafkan dapat bertambah nilainya, sehingga nilai tambah tersebut dapat menjadi nilai manfaat ketiga, yaitu dapat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan.

“Dan yang keempat, nilainya itu adalah semuanya dalam bingkai eternity (abadi),” ujarnya.

Nuh menekankan bahwa wakaf bukanlah sekadar investasi akhirat, tetapi wakaf juga dapat menjadi investasi yang manfaatnya bisa didapat di dunia dan akhirat, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat.

Ia memberikan contoh dengan wakaf tanah, yang dapat dimanfaatkan untuk mendirikan madrasah atau pondok pesantren, di mana yang mewakafkan boleh menyekolahkan anaknya di madrasah tersebut sebagai hasil investasi dunia, dan yang mewakafkan juga mendapatkan ganjaran di akhirat sebagai hasil investasi akhirat.

Untuk itu, Nuh mengajak masyarakat untuk berwakaf dan menjadikannya sebagai gaya hidup, karena dapat memberikan manfaat di dunia dan akhirat.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas yang turut hadir juga menyebutkan wakaf menjadi salah satu faktor penting perkembangan Indonesia hingga saat ini, salah satunya adalah pendirian Kantor Urusan Agama (KUA) yang banyak di antaranya didirikan di atas tanah wakaf.

“Saya kira tidak bisa men-denial satu dan lain hal, semua berjalan baik bersama-sama. Tentu wakaf produktif itu bisa jadi salah satu tulang punggung kita ke depan,” tutur Menag.

Sumber: Antara, BWI

BWI gelar Gebyar Wakaf 2024

Gaungkan Wakaf Lifestyle, BWI Gelar Gebyar Wakaf Ramadan 2024

WAKAFDT.OR.ID | JAKARTA – Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyelenggarakan Gebyar Wakaf Ramadhan 2024 dalam rangka memperkuat perwakafan di Indonesia, pada Rabu (27/3/2024) di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta.

Acara Gebyar Wakaf Ramadhan 2024 yang dibuka Mentri Agama Yaqut Cholil Qoumas ini turut dihadiri Ketua BWI Prof Mohammad Nuh, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dan Gubernur BI yang diwakili oleh Ketua DESK Indonesia, Imam Hartono.

BWI bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Agama (Kemenag) RI mendorong kolaborasi zakat dan wakaf untuk pembangunan nasional dalam Gebyar Wakaf Ramadan 2024. BWI berharap perwakafan semakin dikenal oleh masyarakat luas dan menjadi kebijakan utama pemerintah.

Prof. Mohammad Nuh selaku ketua BWI dalam sambutannya menyampaikan, wakaf bisa dijadikan lifestyle oleh berbagai kalangan. “Wakaf sifatnya abadi, manfaatnya abadi, nilainya abadi. Perlahan kami ingin menjadikan wakaf sebagai lifestyle,” ujar M. Nuh.

Masyarakat bisa memanfaatkan Super Apps bernama Satu Wakaf Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI). Super Apps ini bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan untuk berwakaf di manapun dan kapanpun dengan nominal pilhan.

“Melalui Super Apps Satu Wakaf Indonesia, bisa wakaf perorangan, mau mulai wakaf Rp 5000, atau Rp 10.000 atau Rp 50.000 bisa,” ujar M. Nuh.

M. Nuh menekankan pentingnya wakaf, sama halnya dengan zakat, infak dan juga sedekah.

    “Antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini yang benar memang satu kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisah. Jadi zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini satu kesatuan orientasinya untuk kemaslahatan,” lanjutnya.

    Dengan adanya Gebyar Wakaf Ramadhan 2024, M Nuh berharap bisa menjadi langkah agar semakin banyak orang yang mengetahui dan mengerti pentingnya wakaf. “Semoga literasi wakaf semakin membuat banyak orang berniat untuk berwakaf,” pungkas M. Nuh.

    Sumber: BWI

    Peta Wakaf Nasional 2024-2029

    Inilah 5 Fokus Utama Pengembangan Wakaf 2024-2029

    Peta Jalan Wakaf Nasional 2024 – 2029 yang telah dirumuskan menjadi kompas bagi kita dalam mengembangkan potensi wakaf dalam menggerakkan roda pembangunan nasional dan global.

    Dalam peta jalan ini, kita mengidentifikasi enam poin strategis yang menjadi fokus utama pengembangan wakaf antara tahun 2024 hingga 2029.

    Pertama, peningkatan literasi wakaf, sebagai pondasi utama agar masyarakat dapat memahami konsep wakaf dan manfaatnya dalam berbagai sektor. Melalui edukasi dan sosialisasi, kita akan membentuk masyarakat yang paham dan berkomitmen terhadap kegiatan wakaf.

    Kedua, penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan wakaf. Dalam mengelola amanah wakaf, regulasi yang memadai dan tata kelola yang baik sangat diperlukan.

    Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme menjadi landasan yang akan menjamin keberlanjutan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf.

    Ketiga, peningkatan kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) wakaf dan lembaga wakaf. Dengan mengembangkan program pelatihan dan pengembangan, kita akan memiliki pengelola wakaf yang kompeten dan berkualitas, mampu menjawab tantangan zaman dengan keunggulan dan inovasi.

    Keempat, pengembangan proyek wakaf berdampak tinggi dan diversifikasi produk. Identifikasi proyek-proyek strategis yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta diversifikasi produk wakaf akan memperluas dampak positif dan relevansi wakaf dalam kehidupan seharihari.

    Kelima, pengintegrasian ekosistem wakaf melalui akselerasi digitalisasi perwakafan nasional. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kita akan menciptakan ekosistem yang terhubung, efisien, dan transparan, memudahkan partisipasi masyarakat dan optimalisasi pengelolaan wakaf.

    Dalam implementasi roadmap ini, kita berharap mulai dari Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Kementerian Keuangan RI, Kementerian ATR/ BPN, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, Nazhir, Wakif, Mauquf Alaihi hingga lembaga-lembaga wakaf lainnya, akan bekerja bersama-sama melalui pembagian tugas yang jelas, kekuatan sinergi, dan kolaborasi.

    Upaya berbagai program pelatihan, sosialisasi, pengembangan produk, dan pemanfaatan teknologi digital akan dijalankan secara bertahap, mengikuti tahapan yang telah ditetapkan melalui roadmap.(Prof. Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, S.Ag., M.Ag, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama dalam Kata Pengantar Peta Jalan Pengembangan Wakaf Nasional 2024-2029)